Hukum Pria Muslim Menikahi Wanita Non Muslim Baik Dari Ahli Kitab Maupun Non Ahli Kitab

Mumpung ada mood bagus untuk posting di blog ini, makanya gua langsung bikin posting-an di blog.

Sesua janji gua untuk posting mengenai hukum pria Muslim menikah wanita dari golongan Ahli Kitab. Maka di posting-an kali ini, gua mau membahas tentang itu. Kenapa gua bahas hal kaya gini? Bukannya nanti bisa bikin komentar bahwa gua memancing masalah SARA(lha, gua cuma menyampaikan pandangan hukum agama di bilang memancing masalah SARA.). Alasannya ada 2, yaitu :

1. Untuk hukum wanita Muslim menikah dengan pria Non Muslim sudah sangat jelas hukumnya dalam Qur'an adalah HARAM

2. Masih banyak yang menggunakan dalil Qur'an Surah Al Maidah ayat 5, untuk memuluskan nikah beda agama.

Sebelum membahas hukum pria Muslim menikah wanita dari golongan Ahli Kitab. Kita telaah dulu apakah yang di maksud dengan Ahli Kitab itu sendiri.

Siapakah Ahli Kitab itu?

Allah Ta’ala berfirman,

وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

“Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab.” (QS. Ali Imron: 20)sumber

Tentu saja para ulama berbeda pendapat dalam diskusi yang cukup panjang dan melelahkan. Bahkan sebagian lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud ahli kitab hanyalah mereka yang punya darah asli dari keturunan yahudi dan nasrani saja. Maksudnya dari keturunan Bani Israil saja. Sedangkan ras manusia di luar keturunan Bani Israil, tidak termasuk ahli kitab.

Lalu apakah masih ada Ahli Kitab di jaman sekarang

Sebagian pendapat mengatakan bahwa ahli kitab di zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi, seiring dengan sudah tidak murninya kitab suci umat kristiani. Pendapat ini benar dan banyak juga yang mendukungnya.(sumber)

Bagaimana dengan hukumnya Pria Muslim menikah dengan wanita Non Muslim. Dalam Qur'an surah Al Maidah ayat 5

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

“Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu” (QS Al Maidah Ayat 5)

Mengenai hal ini, ada 2 pendapat dari kalangan ulama.

Pendapat Pertama

Jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbalilah menegaskan bahwa boleh pria Muslim menikah dengan wanita Non Muslim dari golongan Ahli Kitab. Para Ulama dari ke empat mazhab itu berpegang pada Qur'an surah Al Maidah ayat 5, perilaku sahabat Nabi SAW(Utsman Radhiyallahu ‘anhu, beliau telah menikahi Nailah binti Al-Gharamidhah Al-Kalbiyyah, padahal ia seorang wanita Nasrani, lalu masuk Islam dengan perantara beliau. Hudzaifah Radhiyallahu ‘anhu menikah dengan seorang wanita Yahudi dari Al-Madain.)

Pendapat Kedua

Seorang muslim haram menikahi wanita-wanita Ahli Kitab, baik yang merdeka, yang berstatus sebagai Ahli Dzimmah atau pun yang menjaga kehormatannya.

Pendapat ini di nukil dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu ‘anhuma, dan ia menjadi pendapat Syi’ah Imamiyah

Dalil dari pendapat kedua adalah sebagai berikut :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman” (QS Al-Baqarah Ayat 221)

Maksud dari beriman di sini adalah bersyahadat, menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT.(sumber)

Dengan ada 2 pendapat seperti di atas bagaimanakah menyikapinya. Untuk menyikapi 2 pendapat tersebut di atas. Sebagai umat Muslim dan warga negara Indonesia harus mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Yakni hukum negara mengenai pernikahan UU No.1 Tahun 1974 Mengenai Pernikahan dalam posisi sebagai warga negara Indonesia. Dan fatwa MUI mengenai nikah beda agama. Berdasarkan Musyawarah Nasional (Munas) II pada 11-17 Rajab 1400 H, bertepatan dengan 26 Mei-1 Juni 1980 M, MUI mengeluarkan fatwa bahwa pernikahan beda agama atau kawin campur, hukumnya haram!

MUI menambahkan, tentang perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat. "Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadah-nya lebih besar daripada maslahat-nya, MUI memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram!"

(sumber)

Adanya fatwa MUI bahwa pernikahan beda agama atau kawin campur, hukumnya adalah haram. Maka sudah sangat jelas bahwa pria Muslim tidak boleh/tidak bisa menikah wanita Non Muslim. 

Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama

Kemarin gua posting tentang cara-cara pernikahan pasangan beda agama di Indonesia dan gua juga udah janji buat kasih ref cara-cara pernikahan pasangan beda agama di Indonesia part II.

Ok di bawah ini empat cara penyelundupan hukum bagi pasangan beda agama di Indonesia yang sering dilakukan bila mereka mau menikah.

Dalam satu seminar di Depok, Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan. Empat cara tersebut adalah meminta penetapan pengadilan, perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, penundukan sementara pada salah satu hukum agama dan menikah di luar negeri.

Meminta penetapan pengadilan terakhir kali dilakukan oleh Andi Vonny Gani pada 1989. Jika RUU Adminduk yang saat ini sedang dibahas DPR disahkan, akan lebih banyak lagi penetapan pengadilan dimohonkan. Ketua Konsorsium Catatan Sipil Lies Sugondo menyatakan bahwa solusi penetapan pengadilan yang disarankannya turut dimasukkan dalam RUU Adminduk.

Perkawinan menurut masing-masing agama merupakan interpretasi lain dari pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pagi menikah sesuai agama laki-laki, siangnya menikah sesuai dengan agama perempuan. Masalahnya adalah perkawinan mana yang sah? Terhadap cara ini, Prof Wahyono menyatakan perlu penelitian lebih jauh lagi.

Penundukan diri terhadap salah satu hukum agama mempelai mungkin lebih sering digunakan. Dalam agama Islam, diperbolehkan laki-laki Islam menikahi wanita non-Islam, yang termasuk ahlul kitab. Ayat Al-Quran inilah yang dipraktekkan sungguh oleh lembaga-lembaga seperti Paramadina, Wahid Institute, dan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), bahkan diperluas jadi memperbolehkan kawin beda agama bagi wanita muslim.

Kasus yang cukup terkenal adalah perkawinan artis Deddy Corbuzier dan Kalina, pada awal 2005 lalu. Deddy yang Katolik dinikahkan secara Islam oleh penghulu pribadi yang dikenal sebagai tokoh dari Yayasan Paramadina.

Untuk perkawinan beda agama, mantan Menteri Agama Quraish Shihab berpendapat agar dikembalikan kepada agama masing-masing. Yang jelas dalam jalinan pernikahan antara suami dan istri, pertama harus didasari atas persamaan agama dan keyakinan hidup. Namun pada kasus pernikahan beda agama, harus ada jaminan dari agama yang dipeluk masing-masing suami dan istri agar tetap menghormati agama pasangannya.  Jadi jangan ada sikap saling menghalangi untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya, kata Quraish.

Pernyataan Quraish ternyata senada dengan pernyataan Romo Andang Binawan SJ., dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyakarya. Romo Andang juga menerangkan hukum gereja Katholik memperbolehkan perkawinan beda agama selama calon mempelai non-Katholik bersedia berjanji tunduk pada hukum perkawinan Katholik, monogami dan tidak bercerai seumur hidup, serta membiarkan pasangannya tetap memeluk Katholik.

Sudhar Indopa, pegawai Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, Mei lalu di depan seminar tentang perkawinan beda agama yang diselenggarakan Lembaga Kajian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia terang-terangan menyatakan negara bukannya tidak mau mengakomodir perkawinan beda agama. Larangan tersebut tidak datang dari negara melainkan dari agama. Sepanjang tidak ada pengesahan agama, adalah tidak mungkin catatan sipil mencatat sebuah perkawinan, tandas Sudhar.

Pendapat berbeda disampaikan pengajar hukum Islam di UI Farida Prihatini. Farida menegaskan bahwa MUI melarang perkawinan beda agama. Pada prinsipnya, lanjut Farida, agama-agama lain juga tidak membolehkan, bukan hanya agama Islam. Semua agama tidak memperbolehkan kawin beda agama. Umatnya saja yang mencari peluang-peluang. Perkawinannya dianggap tidak sah, dianggap tidak ada perkwianan, tidak ada waris, anaknya juga ikut hubungan hukum dengan ibunya. Itu zina, tandas Farida.

Ketua Program Kenotariatan UI ini menolak anggapan jika dikatakan lebih baik menikah daripada kumpul kebo. Ia menilai hukum tidak akan tegak dengan baik jika masih ada penyelundupan hukum. Menurut ia, jika peraturannya sudah tegas, cukup ditegakkan saja.

Solusi terakhir adalah menikah di luar negeri. Lies melihat banyak artis yang lari ke luar negeri seperti Singapura dan Australia untuk melakukan perkawinan beda agama. Ia menjelaskan jika melakukan perkawinan di luar negeri, berarti tunduk pada hukum di luar negeri. Pasangan tersebut mendapat akte dari negara itu, kemudian akte di bawa pulang untuk dicatatkan saja. Artinya tidak memperoleh akte lagi dari negara.

Masalahnya kalau nanti mau cerai, apakah bisa di sini di Pengadilan Negeri? Saya rasa sih bisa kalau di Pengadilan Negeri. Tapi kalau luar negerinya ada yang beragama KUA, karena di luar negeri tidak ada KUA. Di luar negeri semua perkawinan dicatatkan di catatan sipil. Kalau Islam ya paling-paling di mesjid sana, tidak ada KUA, kata Lies saat dihubungi hukumonline.

Farida menilai Pemerintah tidak tegas. Meskipun UU tidak memperbolehkan kawin beda agama, tetapi Kantor Catatan Sipil bisa menerima pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri. Padahal, lanjut ia, Kantor Catatan Sipil merupakan produk negara. Dengan demikian, seharusnya yang dicatat KCS adalah sesuai dengan hukum Indonesia.  Secara hukum tidak sah. Kalau kita melakukan perbuatan hukum di luar negeri, baru sah sesuai dengan hukum kita dan sesuai dengan hukum di negara tempat kita berada. Harusnya kantor catatan sipil tidak boleh melakukan pencatatan, kata Farida.

Segini dulu aja ya, besok sambung lagi mengenai Hak Waris Anak hasil pernikahan pasangan beda agama menurut hukum agama dan hukum negara.

Sumber 

Cara-Cara Pernikahan Pasangan Beda Agama di Indonesia

Nikah Tapi Beda Agama

Pasti banyak di antara kita yg sering dengar mengenai pernikahan pasangan beda agama. Bagaimana sih sebenarnya menurut hukum Ind terkait pernikahan beda agama, realitanya, & apa masalah2 yg mungkin timbul?

Tentang hukum perkawinan (pernikahan), yg berlaku adalah UU No. 1/1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) & peraturan2 pelaksananya.  Menurut UU Perkawinan, perkawinan (pernikahan) adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya & kepercayaannya. Berarti berdasarkan UU Perkawinan tidak ada perkawinan (pernikahan) di luar hukum agamanya & kepercayaannya itu.

Setelah pernikahan dilangsungkan mnrt agamanya, agar diakui secara negara, UU Perkawinan mewajibkan pernikahan tsb dicatatkan. Pernikahan pasangan beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan pasangan beragama selain Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Bagaimana dgn pernikahan pasangan beda agama?

Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus pernikahan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hokum. Karena perkawinan (pernikahan) sah jika dilakukan sesuai agama & kepercayaannya, ini berarti UU Perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing.

Jadi permasalahannya apakah agama yg dianut oleh masing-masing  pihak membolehkan untuk dilakukannya pernikahan beda agama

Contohnya, dalam ajaran Islam wanita tidak boleh menikah dengan pria yang  tidak beragama Islam (Al Baqarah [2]: 221).

Contoh lain, dalam ajaran Kristen pernikahan beda agama dilarang (II Korintus 6: 14-18).

Tapi pada realitanya memang masih dapat terjadi adanya pernikahan beda agama di Indonesia.

Guru Besar Hukum Perdata UI Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan 4 cara populer pasangan beda agama melangsungkan pernikahan

4 cara pasangan beda agama melangsungkan pernikahan:

 1) meminta penetapan pengadilan

 2) pernikahan dilakukan menurut masing-masing agama

 3) penundukkan sementara pada salah satu hak agama

 4) menikah di luar negeri

Cara penundukkan diri pada salah satu hukum agama mempelai mungkin lebih sering digunakan dalam pernikahan beda agama.

Cara penundukkan diri pada hukum agama mempelai pernah terjadi pada pernikahan antara pesulap DC & K pada 2005 silam.

Cara yg dilakukan oleh DC & K adalah dengan penundukan sementara pada salah satu hukum agama. DC yang Katholik dinikahkan secara Islam oleh penghulu pribadi yang dikenal sebagai tokoh dari Yayasan P.

Dalam penundukan pada agama pasangan, suami atau isteri dapat kembali lagi kepada agamanya semula. Jika perihal suami/isteri “kembali ke agama semula” menyebabkan berbedanya keterangan agama dalam KTP & dalam akta perkawinan, hal tersebut tidak apa-apa.

Dalam UU No. 23/2006 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, tidak ada larangan keterangan agama dalam KTP beda dengan akta perkawinan.

Contoh lain, pernikahan beda agama dilakukan menurut hak agama masing-masing yaitu pagi menikah sesuai agama pria, siangnya sesuai agama wanita. Dalam melakukan pernikahan menurut hak agama masing-masing, yang jadi masalah adalah pernikahan mana yang sah?

Jika pasangan beda agama menikah di luar negeri, setelah kembali ke Indonesia, paling lambat 1 tahun surat bukti perkawinan didaftarkan di KCS. Cara-cara pernikahan pasangan beda agama tersebut dianggap sebagai penyelundupan hukum.

Para ahli agama maupun ahli hukum di Indonesia berbeda pandangan soal penyelundupan hukum pasangan beda agama. Mantan Menteri Agama Quraish Shihab penah berpendapat :

1) agar masalah pernikahan pasangan beda agama agar dikembalikan kepada agama masing-masing.

2) yang jelas dlm jalinan pernikahan, hrs didasari atas persamaan agama & keyakinan hidup

3)   pada pernikahan beda agama harus ada jaminan dari agama masing-masing suami & isteri tetap menghormati agama pasangannya.

Pendapat Quraish Shihab sejalan dengan pernyataan Romo Andang Binawan SJ., dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyakarya. Romo Andang menerangkan bahwa hukum gereja Katholik memperbolehkan pernikahan beda agama.

Hukum gereja Katholik memperbolehkan pernikahan beda agama selama calon mempelai non-Katholik bersedia berjanji tunduk pada hak perkawinan Katholik. Hukum perkawinan Katholik :

“perkawinan monogami & tidak bercerai seumur hidup, & membiarkan pasangannya tetap memeluk Katholik”.

Pihak KCS DKI Jakarta

• · negara bukannya tidak mau mengakomodir pernikahan beda agama, tapi semua bergantung hak agama
• · larangan menikah beda agama tidak datang dari negara melainkan dari agama
• · sepanjang  tidak ada pengesahan agama, tidak mungkin catatan sipil mencatat sebuah perkawinan

Pendapat berbeda soal pernikahan beda agama pernah disampaikan pengajar hukum Islam di UI Farida Prihatini. Farida Prihatini menegaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melarang pernikahan beda agama.

pada prinsipnya agama-agama lain juga  tidak membolehkan, bukan hanya agama Islam. Semua agama tidak memperbolehkan kawin beda agama, umatnya saja yang mencari peluang-peluang.

pernikahan beda agama dianggap tidak sah, dianggap tidak ada pernikahan, tidak ada waris dalam pernikahan beda agama karena dianggap tidak ada pernikahan, anaknya juga ikut hubungan hak dengan ibunya

pernikahan beda agama itu zina

Mengenai pernikahan beda agama ini, ada yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yaitu Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 (Yurisprudensi). Yurisprudensi tersebut antara lain menyatakan KCS saat itu diperkenankan untuk melangsungkan pernikahan beda agama. Kasus dalam Yurisprudensi ini bermula dari pernikahan yang hendak dicatatkan  Andi Vonny G. P. (wanita/Islam) dengan Andrianus Petrus (pria/Kristen).

Yurisprudensi:

• · Dengan pengajuan pencatatan pernikahan di KCS maka Andi Vonny memilih pernikahannya tidak dilangsungkan secara Islam
• · Dengan demikian Andi Vonny memilih ikut agama Andrianus, maka KCS harus melangsungkan & mencatatkan pernikahan tersebut

Pernikahan pasangan beda agama dapat membawa masalah-masalah hukum selama pernikahan tersebut.

Misalnya masalah hukum bagi anak yang dilahirkan dari pernikahan pasangan beda agama. Anak yang dilahirkan dari pernikahan pasangan beda agama dianggap anak sah selama pernikahan beda agama tersebut dicatatkan di KUA/KCS.

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan/pernikahan yang sah. Perkawinan/pernikahan sah secara negara jika dicatatkan di KUA atau KCS.

Mengenai agama dr anak pernikahan beda agama, orang tua hrs melihat pd UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

UU No. 23/2002:

Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. Anak dapat menentukan agama pilihannya jika

• · Anak tersebut telah berakal & bertanggung jawab
• · Memenuhi syarat & tata cara sesuai agama yang dipilihnya & peraturan yang berlaku

Oleh karena itu, selama anak belum dapat menentukan agamanya sendiri, hal ini bergantung pada kesepakatan kedua orang tuanya.

Akibat lain dari pernikahan beda agama adalah mengenai warisan. Syarat seseorang bisa jadi ahli waris dari pewaris Islam salah satunya adalah ahli waris harus juga beragama Islam.

Bagaimana jika suami Islam sedangkan mempunyai 2 orang anak dan isteri tidak beragama Islam?

Putusan MA No. 16 K/AG/2010:

“Isteri non-Muslim yang ditinggal mati suami Muslim tidak termasuk ahli waris, tapi ia mendapat wasiat wajibah dari harta warisan suaminya”.

Begitu pula dengan anak yang berbeda agama dari pewaris Islam, tetap mendapat wasiat wajibah

Wasiat wajibah adalah wasiat yang walau tidak dibuat secara tertulis/lisan namun tetap wajib diberikan kepada yang berhak atas warisan dari pewaris.

Sekian dulu ya ref mengenai nikah beda agama, nanti di sambung part II mengenai nikah beda agama

Sumber:
hukumonline.com

Buat admin hukumonline.com numpang copas ya